This page was exported from Rotary Club of Bali Denpasar [ http://rotarybalidenpasar.org ]
Export date: Sun Nov 19 10:20:13 2017 / +0000 GMT

as Rotarian we must be good Citizen



(artikel oleh Rtn. Endah Mirasanty, profesi: konsultan pajak)

Terpikir kata-kata yang PP Popo katakan di waktu memimpin meeting Rotary Kamis tanggal 25 September 2010 yang lalu “as Rotarian we must be good Citizen” tercetus keinginan untuk sedikit sharing mengenai kewajiban perpajakan bagi Orang Pribadi yang mungkin belum diketahui oleh yang lainnya sebagai Wajib Pajak.

Sebagai Orang Pribadi yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu contohnya adalah melakukan pencatatan atas penghasilan yang kita terima selama satu tahun pajak.

Perubahan Peraturan Perpajakan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 4-PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Dalam peraturan, disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas

Jadi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memilih menggunakan Norma Perhitungan dalam melaporkan kewajiban pajaknya akhir tahun dan Orang Pribadi sebagai karyawanpun wajib melaksanakan pencatatan yaitu atas:

  1. Peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final. 

Contoh: Sebagai seorang konsultan saya menerima penghasilan dari klien atas jasa konsultasi, klien akan memotong penghasilan yang saya terima dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan saya akan menerima Bukti Pemotongan PPh 21. Atas pemotongan pajak ini bersifat tidak final karena dapat sebagai kredit pajak kewajiban pajak akhir tahun.

  1. Penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

Contoh: Saya sebagai konsultan pajak selain melakukan pekerjaan bebas sebagai konsultan pajak sekali waktu mendapatkan fee sebagai marketing perumahan, atas fee yang saya terima dari developer telah dipotong PPh 21 atas jasa perantara nah penghasilan ini harus saya catat beserta biaya-biaya yang telah saya keluarkan untuk memperoleh penghasilan seperti biaya telp,biaya transportasi.    

  1. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Contoh:

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak seperti bantuan atau sumbangan, hibah, dan  warisan

Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final seperti penghasilan atas bunga deposito dan tabungan,hadiah undian,transaksi saham dan sekuritas,penjuaan harta berupa tanah dan bangunan dll

Selain atas penghasilan yang diterima tersebut diatas, pencatatan harus dilakukan atas harta dan kewajiban yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Sekarang mulailah membuat daftar harta yang telah kita miliki dan tambahan harta yang kita punya selama tahun berjalan serta hutang-hutang kepada pihak lain termasuk hutang credit card.

Sebagai penutup dari tulisan ini yang perlu diperhatikan lagi yaitu, syarat-syarat pencatatan yang dilakukan adalah:

  1. Pencatatan yang dilakukan meliputi seluruh peredaran dan/atau penerimaan dan/atau penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai, yang masih belum dibayar oleh klien tidak usah dicatat.
  2. harus dibuat dalam suatu Tahun Pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
  3. harus dibuat secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto
  4. dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia, nah kalo terima sumbangannya dalam mata uang “Bath” harus di hitung dengan kurs yang berlaku saat itu baru dicatat sebagai penghasilan dengan mata uang rupiah.
  5. diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan
  6. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berakhirnya Tahun Pajak. Jadi jangan disimpan di Gudang Teman ya…simpanlah ditempat keberadaan Wajib Pajak.

Format Pencatatan juga telah ditetapkan dalam peraturan ini yaitu sebagai berikut:

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Yang Diterima

Dari Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Yang Merupakan Objek Pajak

Yang Tidak Dikenai Pajak Bersifat Final

  1. Peredaran kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu.
  2. Bentuk catatan Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto adalah seperti pada contoh di bawah ini :

Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto

Jenis Usaha...............

Tempat Usaha............

Tahun...

Tanggal Uraian Jumlah Bruto (Rp) Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 Januari ..................................... .....................................  
..................................... ..................................... .....................................  
..................................... ..................................... .....................................  
31 Desember ..................................... .....................................  
Jumlah .....................................  

Petunjuk pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan tanggal peredaran dan/atau penerimaan bruto.
Kolom 2 : diisi dengan uraian mengenai peredaran dan/atau penerimaan bruto, misalnya penjualan batik tulis, penerimaan pengobatan pasien, dan sebagainya.
Kolom 3 : diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto setelah dikurangi dengan potongan harga, bila ada.
Kolom 4 : diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.

  1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan cash register, maka jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang dicatat secara harian adalah catatan cash register tersebut.
  2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menggunakan cash register dan tidak menerbitkan faktur/nota/bon penjualan (sales invoice) atau bukti penerimaan lainnya, maka jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang dicatat secara harian adalah penjumlahan dari penjualan tunai.
  3. Dalam hal Wajib Pajak orang Pribadi mempunyai beberapa jenis kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas maka pencatatan dibuat secara terpisah untuk masing-masing jenis kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas.
  4. Jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam suatu Tahun Pajak dihitung dengan cara menjumlahkan peredaran dan/atau penerimaan bruto dari bulan Januari sampai dengan Desember.
  5. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, baik mengenai peredaran atau penerimaan bruto maupun mengenai pembelian, biaya usaha, dan pengeluaran lainnya.

Keterangan :

Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Silahkan klik link berikut ini untuk download PDF:

Lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. Per-4/PJ/2009 (tentang bentuk dan tata cara pencatatan penghasilan yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, bentuk dan tata cara pencatatan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, serta bentuk dan tata cara pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final).

 

 


Post date: 2010-10-16 13:22:18
Post date GMT: 2010-10-16 05:22:18
Post modified date: 2010-10-16 13:33:17
Post modified date GMT: 2010-10-16 05:33:17

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com